Salah Dasar Tanah Telantar
Sederet panjang proses dan waktu menuju ke penetapan tanah menganggur ataupun tanah telantar. Pemerintah jangan asal rampas.
JR & Partners Law Firm
About JR & Partners Law Firm
Posts by JR & Partners Law Firm:
September: Bulan Perjuangan, Penuh Luka, dan Harapan Demokrasi Indonesia
Bulan September menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang dalam perjuangan kemanusiaan dan demokrasi di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bulan ini mengabadikan berbagai peristiwa penting yang membentuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, mulai dari tragedi hingga harapan baru yang muncul dari gelombang perjuangan rakyat.Pada 30 September 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang sangat mengerikan yang hingga kini […]
Perpustakaan, Budaya Baca, dan Tantangan Kepakaran di Era Digital
Perpustakaan sejatinya adalah jantung kehidupan intelektual sebuah bangsa, penyimpan khazanah ilmu pengetahuan dan budaya yang menjadi sumber inspirasi maupun pengembangan diri bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, perpustakaan memiliki sejarah panjang sebagai lembaga yang mendukung belajar dan riset, namun sering kali masih terabaikan baik dari segi fasilitas maupun perhatian publik. Kondisi perpustakaan di berbagai wilayah […]
Abandoned Land Should Not Mean Abandoning Reform
In recent weeks, the issue of the government reclaiming land abandoned for more than two years has resurfaced in national media coverage. Nusron Wahid, the agrarian and spatial planning minister and head of the National Land Agency (BPN), said earlier this month that around 100,000 hectares were under review for potential designation as abandoned land […]
Memaknai 80 Tahun Kemerdekaan: Ironi Bangsaku!
80 tahun kemerdekaan, bangsa kita berdiri di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan yang getir. Di tengah berbagai problematika sosial yang membelit, kemerdekaan yang dulu diagungkan kini disambut dengan tanda tanya besar. Apa makna sejati kemerdekaan jika realitas hidup justru semakin pelik? Kesenjangan ekonomi yang melebar bak jurang tanpa jembatan, memisahkan rakyat kecil dari kaum […]
Revisi UU Kehutanan, Ujian Komitmen pada Alam dan Rakyat
Wacana revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kembali menggema. Meski langkah formalnya belum menunjukkan capaian berarti, sinyal politik ini tak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat, hutan alam di Indonesia pada 2020 hanya tersisa sekitar 89,7 juta hektare. Sebab itu, revisi regulasi kehutanan bukan sekadar urusan teknis, melainkan cermin dari arah politik hukum pembangunan […]
Kebijakan Wajib Membaca Buku: Kemajuan Literasi atau Retorika Belaka?
Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan kebijakan yang menggemparkan dunia pendidikan: mewajibkan setiap siswa membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan. Idealnya kebijakan ini menghadirkan harapan baru bagi perbaikan budaya literasi dan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak sedikit pihak mempertanyakan, apakah ini sebuah kemajuan nyata dalam literasi atau hanya sekadar retorika politik yang membungkus pesan kosong? Pertama-tama, […]
Ketika Keadilan Terkikis dan Damai Dipaksa
Di sebuah sudut rumah, seorang korban pengeroyokan menatap kosong ke arah pintu. Luka fisik di sekujur tubuhnya perlahan mengering, namun luka batin akibat ketidakadilan masih menganga. Ia, yang seharusnya mendapat perlindungan dan keadilan, justru dipaksa menerima “damai” oleh aparat kepolisian. Bukan damai yang lahir dari hati, melainkan damai yang dipaksakan oleh lembaga yang semestinya menjadi […]
Karut Marut Kelola Tambang Pasir di Sulawesi Barat
Masyarakat Desa Tubo dan Salutambung, aksi memblokade Jalan Poros Mamuju-Majene di Kecamatan Tubo Sendana, 18 Mei lalu. Aksi ini merupakan protes pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir oleh pemerintah daerah kepada PT Baqba Lembang Tuho (BLT). Demonstrasi karena izin pertambangan pasir dan batu bukan kali pertama terjadi di Sulawesi Barat, mereka sudah mulai sejak […]
Menyoal Transmigrasi Lokal Rempang
Diskursus mengenai transmigrasi lokal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, belakangan ini kembali mencuat setelah konfirmasi pemerintah mengenai kelanjutan pengembangan kawasan Rempang Eco-City. Meskipun status pembangunan Rempang Eco-City telah dicabut dari daftar program strategis nasional, tetapi tidak menghentikan kelanjutannya.